Agung Sugenta Inyuta
LAMPUNG - Gubernur Arinal Djunaidi meminta delapan persen dari anggaran dana desa (ADD) digunakan untuk penanganan covid-19.
Terlebih, saat ini Lampung menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang berada di tingkat pedesaan.
"Dana desa itu minimal delapan persen gunakan untuk penanganan covid-19, " ujae gubernur saat rapat evaluasi penanganan covid-19 di Mahan Agung, Jumat (2-7-2021).
Selain itu, gubernur juga meminta bupati/walikota agar benar-benar memastikan pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat pedesaan.
"Saya sangat berharap, kita harus menyelamatkan rakyat. Kepada bupati/walikota, kedepankan penyelamatan anak bangsa. Bila perlu lakukan refocusing, evaluasi program-program non-esensial, " sebutnya.
Sementara, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, dalam rapat itu gubernur menekankan kepada bupati/walikota untuk mengendalikan PPKM Mikro.
"Kan desa itu adanya di kabupaten. Kita di provinsi kan tidak mampu menjangkau itu. Makanya yang harus kuat melakukan pengendalian bupati/walikota, " sebutnya.
Fahrizal juga menyebutkan, untuk menyelesaikan masalah pandemi covid-19 harus benar-benar menegakkan protokol kesehatan dengan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas).
"Kalau sekarang kan masih banyak orang-orang yang pesta. Padahal rumusnya hanya 5M. Kalau itu dilakukan maka bisa selesai, " jelasnya. (Agung)
Aftisar Putra 
Tony Rosyid 
Tony Rosyid 
