Ungkapan Kekecewaan Putra Daerah Tuba, Terkait Terbengkalainya Wisata Cakat Raya

Ungkapan Kekecewaan Putra Daerah Tuba, Terkait Terbengkalainya Wisata Cakat Raya
Miris! Bangun Rumah Adat di Wisata Cakat Raya Tulangbawang

TULANGBAWANG - Dilema Wisata Cakat Raya yang selama ini viral di pemberitaaan media online dan cetak, membuat Kepala Kampung Cakat Raya, kabupaten setempat angkat bicara serta mengungkapkan kekecewaan masyarakat sekitar khususnya warga di lokasi setempat terutama warga Tulangbawang pada umumnya, Selasa (15/06/2021).

Dalam penjelasannya saat dikonfirmasi ditemui dikantornya  dia mengatakan, mewakili masyarakat Tulangbawang mengharapkan kepada Bupati agar objek Wisata Cakat Raya yang kerangkanya sudah dibangun oleh Bupati terdahulu Mance dapat direhab dan diperbaiki agar menjadi salah satu objek Wisata Budaya Nusantara.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan awal pembangun destinasi Wisata Cakat Raya yang semula pembangunan nya ada sekitar 10 rumah adat yang telah dibangun pada tahun 2009. Dimulai dengan empat rumah adat yaitu, rumah Adat Jawa, Bali, Padang, Batak dan 1 Miniatur Candi. Kemudian pembangunan dilanjutkan pada tahun 2010 lima rumah Adat yaitu, rumah Adat Kalimantan, Sulawesi, Papua, Aceh dan Lampung.

"Besar harapan masyarakat Tulangbawang untuk memiliki wisata yang dapat menarik orang luar ke Kabupaten kita, karena kita sebagai Kabupaten induk saat ini kalah dari kabupaten pecahan kita yaitu Tubaba dan Mesuji. Perbaiki dululah rumah adat yang sudah ada itu direhab serta diadakan pemeliharaan karena sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak ada pemeliharaan, saya sudah pernah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk diadakan perawatan wisata tersebut, " ujar dia.

Dia menuturkan, Pembangunan ruko yang ada di destinasi Wisata Cakat Raya, dirinya menilai bahwa pembangunan tersebut kurang tepat, mengingat sudah ada tempat pusat jajanan dan makanan khas Tulangbawang.

Mengenai permasalahan tanah, kepala kampung cakat raya menjelaskan, luas tanah lahan objek wisata tersebut seluas 14 hektar dengan rincian pembayaran dengan sistem berjenjang sebanyak 5 kali pembayaran, yang pertama tahun 2008 sekian hektar, 2009 sekian hektar, 2011 sekian hektar, 2012 sekian hektar dan terakhir jaman Hanan 2016 2 hektar sisa dari luas lahan tersebut.

"Selama ini saya sudah sering beberapa kali mengajak masyarakat untuk bergotong-royong membersihkan taman tersebut. Namun kan tidak bisa setiap waktu kita bergotong royong mengajak masyarakat kesana karena itu kan aset Pemda harusnya mereka yang melakukan, " keluhnya

Dan fakta di lapangan pun aset tersebut sebagian tanahnya ditanami singkong, patut di pertanyakan aset negara kenapa dibuat untuk berkebun.(Sm)

Tulangbawang
Sumarno

Sumarno

Previous Article

Telah Ditemukan Wanita Berusia 75 Tahun...

Next Article

Wakil Ketua II DPRD Metro Komentari Soal...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 239

Postingan Tahun ini: 834

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 192

Postingan Tahun ini: 2110

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 183

Postingan Tahun ini: 2077

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 121

Postingan Tahun ini: 345

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Puncak Peringatan HUT PMI dan Musyawarah Kerja Nasional Palang Merah Indonesia
Peringati HUT PMI ke 76, PMI Lambar Berikan 400 Vaksin Sinovac Gratis Kepada Masyarakat
Sukses Bangun Lapangan Bola Volly, Juwardi: Sarana Kegiatan Positif untuk Masyarakat
Kasrem 043/Gatam Sambut Brigjen TNI  dr. Rahmat Saptono, Sp. OG Irpuskesad TNI AD
RPJMN T-2020/2024 Fokus Kondisi Sosial Ekonomi