Sosialisasi MDS Sektoral Bersama BPS dan Pemkab Lampung Utara, Kaji Fungsi Serta Tujuan

KOTABUMI - Sosialisasi Meta Data Statistik MDS sektoral kabupaten Lampung Utara Tahun 2021, bersama Badan Pusat Statistik BPS kotabumi.

Turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampura (Ir. Anwar) Kabid IPDS BPS Lampung (Sudiyanto), Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Lampung Utara (Efrizal Arsyad), serta para Camat dan seluruh Perangkat Daerah kabupaten Lampung Utara, kegiatan dilaksanakan pada ruang Tapis pemerintah daerah setempat, Rabu 24/03/2021.

Baca juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah Segera Persiapkan Penyelenggaraan Pilkades Serentak 2020

" Dalam kesempatan tersebut, Efrizal Arsyad, mengatakan, perkembangan teknologi digital sangat memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mengakses data, Berbagai tampilan informasi data yang disajikan tentu dimaksud untuk mempercepat akses bagi para penggunanya dalam memperoleh apa informasi yang diperlukan. 

" Namun , sering kali data yang disajikan masih kurang informatif karena tidak dilengkapi dengan data klasifikasi yang jelas, sehingga masih dirasa menyulitkan dalam pencarian data. Padahal terkadang data-data tersebut sangat mendesak dibutuhkan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun sebagai data pendukung dan pelengkap, apalagi kita yang bekerja di lingkup pemerintahan tentu sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan.

Baca juga: Himbau ASN, Pemkab Way Kanan Batasi Perjalanan ke Luar Daerah

" Sambung Asisten III, Meta Data ini adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikan mudah ditemukan untuk digunakan atau dikelola. 

" Dimana tujuannya untuk memudahkan pengelolaan data dan informasi memudahkan pencarian data, menghindari duplikasi data, memberikan penyajian data yang akurat, memudahkan evaluasi informasi, dan lain sebagainya.

Baca juga: Pjs. Bupati Way Kanan Sambut Kunker Kepala Perwakilan Provinsi Lampung BPK-RI

" Karena itu, Ia berharap kepada seluruh perangkat daerah, supaya dapat membangun dan mewujudkan MDS secara sektoral. Selain itu, tenaga admin pengelola data dari masing-masing perangkat daerah dan Kecamatan diminta lebih berfokus pada Open Data, terutama berhubungan dengan pelayanan publik.

Baca juga: Diduga Kabupaten Pesawaran Tidak Jalankan Anggaran Sesuai Rencana Kerja Anggaran

“ Tujuannya agar informasi publikasi kepada masyarakat, dapat lebih mudah jika diakses. Untuk itu dibutuhkan input data yang berkualitas agar menghasilkan metadata yang berkualitas pula. Perangkat daerah dan Kecamatan harus aktif untuk mengisi segala informasi sesuai dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, ” pungkasnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Kabid IPDS BPS Lampung (Sudiyanto) menjelaskan bentuk data yang memberikan infrmasi atau mendeskripsikan suatu data lainnya. Hal ini kini sangat penting di dunia yang telah sangat bergantung pada data dan teknologi. Pengelompokan dibagi menjadi tiga yakni, Meta Data Deskriptif, Struktural, dan Fisik.

“ Meta data Deskriptif yakni Meta data kegiatan statistik. Struktural, Meta Data menginpelementasikan teknis pembuatan suatu data, dan Meta data Fisik berisi informasi untuk membantu pengolahan sumber daya" terangnya.

Baca juga: Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021: Perkuat Sektor Pertanian Nasional dengan Skala Ekonomi dan Teknologi

" Dimana fungsinya, dengan Meta Data bisa menyimpulkan cara mendapatkan data. Apakah ada data kunci, kode yang bisa di link dengan yang lain. “Kita juga bisa menentukan besaran data yang akan disimpan, kemudian memudahkan dalam pencarian data.

" Sementara Manfaat Meta Data, menjadikan suatu dokumen tidak hanya akan mudah ditemukan tetapi juga dipahami lalu digunakan berulang-ulang untuk beragam tujuan.

" Bayangkan, jika organisasi anda menerapkan meta data, maka ketika melakukan penelusuran dokumen anda cukup memasukkan kata kunci. Semakin rinci dan relevan keywords yang anda masukkan semakin akurat hasil penelusuran dokumen yang akan anda temukan.

Sementara itu, Kepala BPS Lampung Utara  (Anwar) menambahkan, kondisi saat ini sulit untuk mendapatkan data,  belum lagi ada perbedaan data. Kita semua ini adalah produsen data, Minimal data kepegawaian. Tetapi apakah itu tertabulasi di masing Perangkat Daerah dan kecamatan, inilah yang menjadi masalahnya. Lalu bagaimana kita sebagai produsen data mampu memiliki data yang berkualitas dan teruji.

" Untuk itulah, saat ini pemerintah tengah  mengimplementasi satu data dalam satu portal. Lalu bagaimana kabupaten Lampura mengimplementasiannya, sementara belum adanya regulasi Kelembagaan Satu Data Indonesia.

Baca juga: Kominfo Pesawaran Kehabisan Anggaran, Menghentikan Sementara Oplah Koran dan Internet

" Jadi kita harus punya komitmen bersama dulu untuk menyusun Perbup tentang siapa wali data, pembina data dan bagimana hak dan kewajiban produsen data. Disisi lain kita juga sebagai konsumen data. Nah bagaimana kita membangunya, kita perlu regulasi. Kemudian setelah itu terbit, bagaimana konsep kita merilis data dalam satu portal, ” tandasnya. (*/cn).