Fahrizal Sebut Vaksinasi Guru Jadi Syarat PTM

LAMPUNG - Vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di Lampung baru mencapai 51 persen.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto mengungkapkan, total sasaran vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat SMA sederajat sekitar 15 ribu orang. 

Baca juga: Ketua Umum Perwosi Lampung Ibu Riana Sari Arinal Dukung Penuh Target Masuk 10 Besar PON XX di Papua

"Kemarin hasil rapat masih ada sebagian guru yang belum lengkap vaksinasi nya. Data terakhir baru 51 persen, " kata Fahrizal, Rabu (25-8-2021).

Dia menjelaskan, jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama empat menteri, kriteria untuk pembelajaran tatap muka (PTM) adalah vaksinasi 100 persen bagi guru. 

Baca juga: Pjs.Bupati Way Kanan Gelar Acara Serah Terima NPT

"Jadi yang perlu dipahami, pemberlakuan ini merupakan pilihan, tergantung kondisinya mengacu pada SKB 4 Menteri. Kalau memang pilihannya tatap muka, maka harus mengacu pada kriteria ini, " sebutnya.

Dia menjelaskan, hal itu pun tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 37 Tahun 2021. Pada diktum kesembilan, bagi daerah yang level assemen 3 bisa melaksanakan PTM dan pembelajaran jarak jauh. 

Baca juga: PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Pemkab Way Kanan Gelar Pembinaan PNS Eselon III

Tetapi, harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor  03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021.

Padak SKB itu disebutkan, jika pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksinasi Covid-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, Kemenag kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan menyediakan PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

Baca juga: Gubernur Arinal Ajak IWAPI Kembangkan Usaha untuk Tekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemudian, bagi yang vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi (belum lengkap) maka penyelenggaraan pembelajaran mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri.

Adapun pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah atau kantor wilayah Kemenag provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam SKB 4 Menteri Tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor.

Baca juga: Kepala Desa Bangun Rejo Diganti PLT, Dan Penyaluran BLT Pun Terhambat

Antara lain: tingkat risiko penyebaran covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehata, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa.

Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR), kondisi psikososial peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan. 

Lalu, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antarprovinsi, antarkabupaten/kota, antarkecamatan, dan antarkelurahan/desa, kondisi geografis daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung selalu berpegang dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan PTM. 

"Oleh sebab itu prinsip kehati-hatian dan kecermatan  selalu menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, " jelasnya.

Baca juga: Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJH Bekerja Sama dengan MUI

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka, Pemprov memprioritaskan  perlindungan guru, siswa dan orang tua siswa dari resiko terpapar Covid-19.

Vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di Lampung baru mencapai 51 persen.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto mengungkapkan, total sasaran vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat SMA sederajat sekitar 15 ribu orang. 

"Kemarin hasil rapat masih ada sebagian guru yang belum lengkap vaksinasi nya. Data terakhir baru 51 persen, " kata Fahrizal, Rabu (25-8-2021).

Dia menjelaskan, jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama empat menteri, kriteria untuk pembelajaran tatap muka (PTM) adalah vaksinasi 100 persen bagi guru. 

Baca juga: Acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat secara Nasional oleh Presiden Joko Widodo

"Jadi yang perlu dipahami, pemberlakuan ini merupakan pilihan, tergantung kondisinya mengacu pada SKB 4 Menteri. Kalau memang pilihannya tatap muka, maka harus mengacu pada kriteria ini, " sebutnya.

Dia menjelaskan, hal itu pun tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 37 Tahun 2021. Pada diktum kesembilan, bagi daerah yang level assemen 3 bisa melaksanakan PTM dan pembelajaran jarak jauh. 

Tetapi, harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor  03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021.

Padak SKB itu disebutkan, jika pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksinasi Covid-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, Kemenag kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan menyediakan PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

Kemudian, bagi yang vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi (belum lengkap) maka penyelenggaraan pembelajaran mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Way Kanan Adakan Rapat Dialog Kerjasama Organisasi Media

Adapun pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah atau kantor wilayah Kemenag provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam SKB 4 Menteri Tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor.

Antara lain: tingkat risiko penyebaran covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehata, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa.

Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR), kondisi psikososial peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan. 

Lalu, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antarprovinsi, antarkabupaten/kota, antarkecamatan, dan antarkelurahan/desa, kondisi geografis daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung selalu berpegang dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan PTM. 

Baca juga: Pjs. Bupati Way Kanan Sambut Kunker Kepala Perwakilan Provinsi Lampung BPK-RI

"Oleh sebab itu prinsip kehati-hatian dan kecermatan  selalu menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, " jelasnya.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka, Pemprov memprioritaskan  perlindungan guru, siswa dan orang tua siswa dari resiko terpapar Covid-19.(Agung)