Provinsi Lampung Pertahankan Opini WTP Dari BPK RI 7 Kali

Provinsi Lampung Pertahankan Opini WTP Dari BPK RI 7 Kali
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Menerima Audit BPK RI Lampung

LAMPUNG -  Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/04).

Turut hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa ini, Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, Asisten Setda Provinsi Lampung, dan Kaban/Kadis/Karo di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat Paripurna Istimewa ini dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Unttuk APBD 2020 sebanyak 7, 2 Triliun  dipergunakan diantaranya, untuk Penanganan Covid-19,  Infrastruktur, Peningkatan IPM, Pendidikan, Kesehatan dan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) baik atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran yang telah melakukan pemeriksaan sebagai upaya dalam rangka menciptakan good governance khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, " ujar Gubernur Arinal.

Adapun hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Dengan diraihnya predikat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah mempertahankan penghargaan opini WTP tujuh kali berturut-turut semenjak tahun 2015.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada DPRD Provinsi Lampung atas terjalinnya kerjasama yang baik selama ini.

Gubernur mengungkapkan, Opini WTP dari BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras semua pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.(Agung)

Lampung
Agung Sugenta

Agung Sugenta

Previous Article

Cegah Korupsi Pemkab Lamsel Keluarkan Perbup...

Next Article

Jalan Rusak yang Dikeluhkan Petani Cabai...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 181

Postingan Tahun ini: 620

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 77

Postingan Tahun ini: 1030

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 61

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 58

Postingan Tahun ini: 547

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Yusril Minta KPU Tunda Penetapan Pemenang Pilkada Labuhanbatu Tahun 2020
Akhirnya Terjawab Sudah, MK Terima Gugatan  Dan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Pelaku Pembakar Rumah Di Desa Gancang Dijerat Pasal 178 KUHP Ancaman Penjara 12 Tahun

Follow Us

Recommended Posts

TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Gelar Patroli Bersama
Ketua PAC Muslimat Ucapkan Selamat Idul Fitri
Kejagung RI Limpahkan Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Penerapan Budidaya Jagung TA 2017 Pada Penyidik Kejati NTB
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia Diperiksa Penyidik Jampidsus Terkait Dugaan Korupsi Pada PT. ASABRI
Jampidsus Limpahkan Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Pada Penyidik Kejati Lampung