Penandatanganan Pakta Integritas Seksi Pengujian dan Monitoring di Lingkungan UPTD PMHP Provinsi Lampung

Penandatanganan Pakta Integritas Seksi Pengujian dan Monitoring di Lingkungan UPTD PMHP Provinsi Lampung
Penandatanganan Pakta Integritas ASN di Lingkungan UPTD PMHP Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melaksanakan Penandatanganan Pakta integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) seksi Pengujian dan Monitoring dilingkungan UPTD PMHP Provinsi Lampung bertempat di OR UPTD PMHP Provinsi Lampung, Kamis (25/2/2021).

Dalam pelaksanaan tersebut disaksikan langsung Ka.UPTD PMHP Provinsi Lampung, Sri R. Dhamayanti, S.Pi.M.M. bersama Kasub TU UPTD PMHP Lampung Dalail, M.T.A. Kasi Pengujian dan Monitoring Edyson Mega, S.Si. dan Kasi Pengembangan Hasil Perikanan Ummu Hanny, S.Pi., M.Si., beserta seluruh ASN dilingkup UPTD PMHP Provinsi Lampung.

Penandatanganan fakta Integritas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tanggal 05 september 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penandatanganan Pakta Integritas merupakan wujud pernyataan seluruh pegawai yang dituangkan dalam sebuah dokumen pernyataan resmi yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai dan disaksikan oleh Kepala UPTD PMHP Provinsi Lampung.

Pakta integritas sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (“Permen PANRB 49/2011”).
 
Substansi dari pakta integritas dituangkan ke dalam dokumen pakta integritas. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Permen PANRB 49/2011, diterangkan bahwa dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara garis besar, pakta integritas berisi:
Ikut serta dalam upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melakukan perbuatan tercela.
Tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Bersikap jujur, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas.
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas. Memberikan contoh pelaksanaan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada bawahan.
Menyampaikan penyimpangan integritas di instansi terkait dan menjaga kerahasiaan saksi. Apabila melanggar, maka akan menerima konsekuensi hukum.


 
Pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan diawali dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.
 
Tujuan pakta integritas, antara lain:
Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila.
 
Berdasarkan uraian tersebut, pakta integritas merupakan perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
 
Pelaksanaan pakta integritas merupakan wujud pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(Tr)

Bandar Lampung Lampung
Putra

Putra

Previous Article

MENKUMHAM RI Sahkan Badan Hukum DPW KAMPUD

Next Article

Bupati Lantik Pengurus TP PKK dan Dekranasda...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 181

Postingan Tahun ini: 620

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 77

Postingan Tahun ini: 1030

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 61

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 58

Postingan Tahun ini: 547

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Yusril Minta KPU Tunda Penetapan Pemenang Pilkada Labuhanbatu Tahun 2020
Akhirnya Terjawab Sudah, MK Terima Gugatan  Dan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Pelaku Pembakar Rumah Di Desa Gancang Dijerat Pasal 178 KUHP Ancaman Penjara 12 Tahun

Follow Us

Recommended Posts

TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Gelar Patroli Bersama
Ketua PAC Muslimat Ucapkan Selamat Idul Fitri
Kejagung RI Limpahkan Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Penerapan Budidaya Jagung TA 2017 Pada Penyidik Kejati NTB
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia Diperiksa Penyidik Jampidsus Terkait Dugaan Korupsi Pada PT. ASABRI
Jampidsus Limpahkan Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Pada Penyidik Kejati Lampung