Kabag Hukum Tuba: Perbup Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Terkait Pilkakamp

Kabag Hukum Tuba: Perbup Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Terkait Pilkakamp
Kabag Hukum Kabupaten Tulangbawang, Anuari, SH., MH., M.Si. Fhoto: Sumarno Mancar

TULANGBAWANG - Terkait dengan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakamp) regulasinya ada perubahan, berkenaan masa Pandemi Covid-19. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades yaitu di zona aman waktu itu. Kaitannya dengan Pandemi ini dirubah perubahan keduanya nomor 72 tahun 2020 tentang Pilkades.

"Itu nanti menyesuaikan. Jadi peraturan bupati kita (Kabupaten Tulangbawang-red) menyesuaikan dengan kondisi itu, " kata Kabag Hukum Kabupaten Tulangbawang, Anuari, SH., MH., M.Si saat ditemui Indonesiasatu.co.id diruang kerjanya, Rabu (28/04/2021).

Dia menuturkan, ada beberapa hal yang harus di ikuti terutama dalam penegakan protokol kesehatan, baik panitia maupun pemilih nantinya. Mulai dari awal sampai dengan diakhiri penghitungan suara pada saat Pilkakamp nantinya.

"Untuk pendanaan pelaksanaan itu sendiri diatur, baik dari APBD maupun dari APBKam. Untuk dapat shering mensiasati kebutuhan itu. Termasuk sarung tangan, handsanitizer, masker dan lain sebagainya menyesuaikan kebutuhan dan dengan sesuai anggaranya, " jelas dia.

Kemudian, kata dia, isi yang terpenting nya. TPS dibatasi lima ratus saja untuk pemilih, bilik nya juga nanti dibagi tiga atau dua sesuai dengan kebutuhan. Menghindari pemilih agar tetap menjaga jarak. Satu sampai dua meter anata pemilih lainnya.

"Itu semua diatur agar pelaksanaan Pilkakamp tetap berjalan dengan sesuai dengan ketentuan dan Prokes yang telah ditentukan. Untuk proses dan kapan tahapan selanjutnya nanti bagian Tapem yang menjelaskan nya, " terang dia.

Ditempat terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Drs. Taufik Jaya yang diwakili Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Tata Pemerintahan Setdakab Tulangbawang (Kasubag Otda Tapem) Wayan Wilarahula P, S.IP mengatakan, m

engingat situasi Pandemi Covid-19, Mendagri mengeluarkan edaran, terkait pelaksanaan Pilkakamp serentak di semua kabupaten. 

"Jadi, peraturan Bupati Tuba yang merupakan pelaksanaan Perda nomor 7 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan pemilihan dan pemberhentian kepala kampung. Ini harus di revisi juga Perbup nya harus memasukan point surat edaran Mendagri tentang pelaksanaan Pilkakamp serentak pada masa Pandemi Covid-19. Perbup ini sedang kita perbaharui dan sudah naik ke bupati. 

"Rencana nya tahapan Pilkakamp dimulai bulan Agustus, pelaksanaan nya di bulan Oktober. Di ikuti 48 kampung di 14 kecamatan. Kecuali, Kecamatan Banjaragung, " pungkasnya.(SM)

Tulangbawang
SumarnoTuba

SumarnoTuba

Previous Article

Danrem 043/Gatam Hadiri Virtual Meeting...

Next Article

Jalan Rusak yang Dikeluhkan Petani Cabai...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 181

Postingan Tahun ini: 620

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 77

Postingan Tahun ini: 1030

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 61

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 58

Postingan Tahun ini: 547

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Yusril Minta KPU Tunda Penetapan Pemenang Pilkada Labuhanbatu Tahun 2020
Akhirnya Terjawab Sudah, MK Terima Gugatan  Dan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Pelaku Pembakar Rumah Di Desa Gancang Dijerat Pasal 178 KUHP Ancaman Penjara 12 Tahun

Follow Us

Recommended Posts

TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Gelar Patroli Bersama
Ketua PAC Muslimat Ucapkan Selamat Idul Fitri
Kejagung RI Limpahkan Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Penerapan Budidaya Jagung TA 2017 Pada Penyidik Kejati NTB
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia Diperiksa Penyidik Jampidsus Terkait Dugaan Korupsi Pada PT. ASABRI
Jampidsus Limpahkan Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Pada Penyidik Kejati Lampung